SEKILAS INFO
21-10-2019
  • 1 bulan yang lalu / >>> STIKes YPIB Majalengka Tahun Akademik 2019/2020
  • 1 bulan yang lalu / >>> Selamat Datang Mahasiswa Baru Prodi S1 Keperawatan, S1 Farmasi, D3 Kebidanan, dan Profesi Ners STIKes YPIB Majalengka Tahun Akademik 2019/2020
19
Mar 2019
0
Bagaimana Menyikapi Krisis Kekurangan Perawat ?

Oleh : Wawan Kurniawan, SKM., M.Kes

Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dijalankan melalui pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari dalam kandungan ibu sampai usia lanjut. Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tecermin pada penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik, antara lain pendidikan dan kesehatan.

Krisis kekurangan perawat bukan hal baru lagi 10 tahun belakangan ini. Di mana-mana fasilitas pelayanan kesehatan merasakan masalah ini, di dalam maupun di luar negeri. Istilah kekurangan perawat di institusi atau di rumah sakit biasanya diukur dengan istilah jumlah kebutuhan perawat yang dianggarkan dalam periode waktu tertentu menurut kualifikasinya, tetapi belum terisi.

Kondisi kebutuhan tenaga keperawatan sekarang ini menurut data dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI 2016 (http://bppsdmk.kemkes.go.id), yang diolah Pusat Data dan Informasi menjelaskan secara nasional rasio kebutuhan perawat adalah 87,65 perawat per 100.000 penduduk.

Hal ini masih jauh dari target tahun 2019, yaitu 180 perawat per 100.000 penduduk. Ternyata angka ini juga belum mencapai target tahun 2014, yaitu sebesar158 per100.000 penduduk. Namun terdapat dua provinsi dengan rasio perawat yang sudah memenuhi target tahun 2019, yaitu Kalimantan Utara (211.08 per 100.000 penduduk) dan Kalimantan Timur (187,12 per 100.000 penduduk).

Provinsi dengan rasio perawat terendah di Indonesia adalah Jawa Barat sebesar 47,70 per 100.000 penduduk. Bila merujuk pada data jumlah penduduk Indonesia yang diprediksi pada 2019 oleh Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 268.074.60 orang, maka kebutuhan perawat di tahun 2019 bila ditentukan 180 perawat per 100.000 penduduk, maka pada 2019 diprediksi jumlah kebutuhan tenaga perawat adalah sebanyak 48.253.428 perawat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kekurangan jumlah perawat tidak akan berhenti segera. Kondisi ketenagaan di rumah sakit tahun 2016, dari sebanyak 2.490 rumah sakit yang berizin di Indonesia, terdapat sekitar 150.512 perawat dengan total jumlah kekurangannya adalah sebanyak 130.618 orang perawat (standar berdasarkan Permenkes Nomor 56/ 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit).

Mengapa pengelolaan terhadap krisis kekurangan perawat ini perlu? Karena perawat adalah aset dan termasuk stakeholderdalam organisasi atau pelayanan sehingga kalau kebutuhan banyak, tetapi suplai sedikit, berbagai dampak akan terjadi. Contoh, bila di suatu institusi pelayanan, khususnya di rumah sakit, perawat tidak mencukupi atau rasio perawat berbanding pasien jauh dari yang diharapkan, hal itu berakibat indikator mutu pelayanan akan menurun, keamanan dan keselamatan pasien juga menjadi tidak terjamin, ujung-ujungnya kepuasan pasien juga akan berkurang dan perawat yang ada menjadi kelelahan.

Kekurangan muncul ketika kebutuhan akan perawat meningkat dan pasokan tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan. Pasokan perawat dalam hal ini adalah jumlah perawat yang masuk ke universitas atau sekolah tinggi kesehatan dan lulusan perawat yang lebih sedikit daripada jumlah pasien yang ada. Belum lagi setelah lulus, berbagai tawaran dan pekerjaan di luar keperawatan pun banyak yang menjanjikan sehingga banyak calon perawat meninggalkan pelayanan dan beralih ke profesi lain.

Tidak jarang juga perawat yang punya keahlian berbahasa asing hijrah ke negara tetangga atau menjadi TKI ke Jepang, Amerika, Arab, dan negara lain, membuat jumlah perawat di Tanah Air semakin berkurang. Pendapatan perawat di luar negeri memang lebih besar daripada di Indonesia, hal ini menyangkut pemenuhan kebutuhan fisiologis juga di mana gaji adalah menjadi indikatornya. Contoh di daerah saja, masih ada tenaga perawat yang dibayar Rp300.000, Rp400.000, dan Rp700.000 seperti di daerah terpencil di Lampung, bahkan di Jawa masih ada tenaga perawat sukarela.

Perlu adanya undang-undang atau kebijakan yang mengatur sistem remunerasi perawat secara nasional karena Undang-Undang Keperawatan Nomor 38/2014 sudah ada yang mengatur penyelenggaraan pelayanan keperawatan agar pelayanan dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman. Isu yang marak di lingkungan rumah sakit adalah perawat baru yang masih bekerja kurang dari dua tahun seperti kutu loncat yang cepat berpindah- pindah mencari rumah sakit lain.

Mungkin dengan adanya kebijakan remunerasi ini, diperlukan keseragaman di antara HRD rumah sakit sekitar tentang jumlah pendapatan yang ditawarkan kepada semua perawat lulusan baru dengan kompetensi yang sama; semua pendapatan jumlahnya sama untuk mencegah perawat sering berpindah-pindah.

Memberikan perlindungan kepada perawat yang akan bekerja shiftsore atau dari shiftsore ke shiftmalam dengan memikirkan transportasi yang aman. Alternatif lain, menerima perawat yang mau bekerja paruh waktu untuk mengisi jam-jam yang sulit dipenuhi oleh institusi. Lingkungan yang kondusif juga menyangkut rasio jumlah perawat dengan pasien yang tidak terlalu sedikit dan kemampuan leader untuk mencegah overtime yang bersifat dadakan adalah bagian dari inisiatif.

Dalam mengembangkan karier, perawat leader dapat melakukan sebuah pendekatan dengan mengarahkan pemberian kebebasan kepada perawat muda untuk menentukan arah pengembangan kariernya. Pada perawat yang sudah mendekati usia pensiun dapat dipertimbangkan tentang benefit di hari tua atau kembali menerima mereka bekerja sebagai perawat part timer untuk mendampingi dan membimbing perawat baru. Gaji yang tinggi dan keuntungan bagi sebagian perawat memang bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kekurangan perawat, tetapi sebagian lebih menginginkan penghargaan dan pengenalan terhadap apa yang sudah dikerjakannya.

Susunan Dewan Redaksi

error: Semua konten kami mempunyai hak kebijakan privasi, hubungi admin atau dosen bersangkutan. Hatur Nuhun